Konflik berdarah di makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad menyisakan suatu kenyataan tersendiri di hati umat Islam. Umat Islam seperti terkesima ketika di era yang disebut reformasi saat ini, ternyata paradigma orde baru masih bercokol di logika pemegang kekuasaan.

Logika itu seperti menyatakan bahwa umat Islam dan simbol-simbol keislaman tidak bernilai apa-apa ketika berhadapan dengan apa yang mereka sebut dengan pembangunan. Ketika itu dianggap menjadi penghalang, lagi-lagi logika orde baru bilang, jalan kekerasan merupakan pilihan efektif. Logika itulah yang menyegarkan kembali bayang-bayang tragedi Tanjung Priok di era delapan puluhan.

Seperti yang diucapkan para pengacara ahli waris makam Habib Hasan Al-Haddad, ada sejumlah kejanggalan dalam konflik berdarah itu. Suhendri Hasan misalnya, menyatakan bahwa instruksi gubernur nomor 132 yang menjadi dasar operasi penertiban itu ditandatangani oleh wakil gubernur.

”Bagaimana mungkin sebuah surat yang bernama instruksi gubernur, kok ditandatangani oleh wakil gubernur,” ucap Suhendri kepada wartawan ketika konflik itu sedang berlangsung, Rabu kemarin.

Anehnya lagi, masih menurut Suhendri, penertiban ditujukan kepada properti milik orang lain. Setidaknya, masih dalam sengketa. Dan bukan sebuah kebetulan, properti yang ditertibkan itu adalah simbol sejarah Islam Jakarta yang nilainya begitu berharga untuk pendidikan generasi mendatang.

”Kalau yang bersengketa ahli waris makam dengan Pelindo, kenapa aparat pemda yang main gusur,” tegas Suhendri saat itu.

Kedua, apa yang disampaikan kuasa hukum ahli waris,Yan Juanda, mengejutkan banyak pihak di forum dialog pemda dan ulama kemarin. Menurutnya, janji-janji PT Pelindo terhadap renovasi dan pemeliharaan makam bukan satu dua kali. Tapi sering dan selalu diingkari.

Tidak heran jika janji-janji PT Pelindo di forum dialog itu masih menyisakan tanda tanya tersendiri di ormas Islam yang hadir. Benarkah ada keseriusan dan keberpihakan terhadap properti yang menjadi simbol umat Islam, khususnya warga Jakarta.

Dari konflik yang sempat menoreh luka lama umat Islam terhadap penguasa ini, mengundang sebuah tanda tanya tersendiri untuk umat Islam Indonesia. Sudah berubahkah sebenarnya paradigma kekuasaan di era reformasi saat ini terhadap pemberdayaan umat Islam yang menjadi pewaris sah negeri inI? mnh